RadarInformasinews.com,- Komunitas Mahasiswa Peduli Pembangunan Indonesia (KMPI) mendesak Presiden Prabowo Subianto segera memecat Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hangodo. Mereka menilai menteri ini telah menimbulkan kegaduhan di internal kementerian, melakukan pemborosan anggaran, serta membuka ruang praktik nepotisme. Jumat, (26/09/2025).
Aspirasi yang disampaikan terkait kinerja Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hangodo, mahasiswa menilai adanya praktik cawe-cawe proyek dan intervensi terhadap sejumlah kepala balai, khususnya di Jawa Tengah. Selain itu, kebijakan merotasi 570 ASN, menonjobkan 40 pejabat eselon II dan III, serta mempensiunkan lima pejabat eselon I dinilai menimbulkan kegaduhan di internal kementerian.
Komunitas Mahasiswa Peduli Pembangunan Indonesia (KMPI) juga menyoroti langkah Dody yang dalam waktu kurang dari tiga bulan melakukan rotasi besar-besaran tersebut. Menurut mahasiswa, keputusan itu menimbulkan keresahan di tubuh kementerian yang seharusnya fokus pada pembangunan infrastruktur nasional.
Selain itu, Dody dituding memboroskan anggaran negara dengan menyewa jet pribadi untuk perjalanan dinas ke Semarang, Bali, dan Lombok. Padahal, pemerintah sedang melakukan efisiensi karena defisit negara per Agustus 2025 tercatat Rp321,6 triliun.
KMPI bahkan menduga ada praktik intimidasi dan intervensi proyek di Jawa Tengah yang melibatkan pihak keluarga menteri, termasuk dugaan permintaan fee proyek sebesar 12 persen kepada swasta maupun BUMN.
Mahasiswa mengajukan lima tuntutan utama, yaitu menghentikan intervensi proyek, menghentikan politisasi jabatan ASN, menghentikan pemborosan anggaran, memperbaiki hubungan internal di Kementerian PU, serta mendesak Presiden segera memecat Dody Hangodo.
Berikut 5 point penting tuntutan Komunitas Mahasiswa Peduli Pembangunan Indonesia (KMPI):
1. STOP INTIMIDASI DAN INTERVENSI PROYEK, Menolak adanya intervensi dan intimidasi kebeberapa kepala Balai agar memenangkan pihak tertentu dalam proyek pembangunan yang di duga melibatkan Pihak keluarga dalam proyek yang berada di Provinsi Jawa Tengah, pada satker Pemeliharaan Jaringan Sumberdaya Air di salah satu BBWS.
2. STOP POLITISASI terhadap pejabat struktural dan ASN yang ada di kementerian PU Serta memulihkan nama baik dan jabatan mereka kembali, hal ini berdampak pada kinerja operasional kementerian secara menyeluruh.
3. STOP PEMBOROSAN UANG NEGARA. Negara dalam kondisi defisit dan memerlukan efisiensi dalam penggunaan anggaran, seharusnya pejabat mampu menahan diri dan tidak memboroskan anggaran, Diduga Menteri PU menggunankan private Jet yang disewa untuk kegiatan ke Semarang, Bali dan Lombok, sedangkan negara saat ini deficit.
4. TIDAK HARMONIS, adanya ketidak harmonisasi terhadap beberapa Dirjen yang berdampak pada berjalannya kegiatan pembangunan.
5. MEMINTA kepada Presiden Prabowo untuk memecat Menteri PU yang sering membuat gaduh dalam waktu secepat cepatnya, mengingat program strategis nasional membutuhkan orang yang kredibel dan mampu berkerjasama dengan bawahannya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kementerian PU belum memberikan tanggapan resmi atas desakan mahasiswa tersebut. (**)
