Sumsel.Radarinformasinews.com, Palembang – Semangat “Anti Mager” (Anti Malas Gerak) yang dicanangkan Pemerintah Kota Palembang dibuktikan secara nyata oleh jajaran Kecamatan Kertapati. Pelaksana Tugas (Plt) Camat Kertapati, Rifandi Putra, S.STP., M.Si, didampingi Kasi PMK Ferawati, S.Si., M.Si, melakukan peninjauan lapangan guna menyisir kondisi infrastruktur di sepanjang Jalan Kiai Marogan, Selasa (27/1).
Aksi responsif ini dilakukan usai jam istirahat siang sebagai bentuk komitmen pimpinan wilayah dalam menjawab keresahan warga terkait jalan berlubang. Dalam tinjauan tersebut, Rifandi Putra bergerak cepat melakukan koordinasi via telepon dengan Plt. Kepala Dinas PUPR Kota Palembang, Ir. Yudha Fardyansah, ST., MT., IPM., ASEAN Eng.
Berdasarkan SK Ruas Jalan No. 210 Tahun 2025, Jalan Kiai Marogan—mulai dari Simpang 4 Fly Over Keramasan hingga pangkal Jembatan Ogan—merupakan jalan nasional yang berada di bawah kewenangan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kementerian Pekerjaan Umum. Meski bukan wewenang kota, Rifandi menegaskan bahwa pemerintah kecamatan memiliki tanggung jawab moral untuk memantau dan mengoordinasikannya.
”Sesuai arahan Bapak Walikota dan Wakil Walikota melalui program ‘Anti Mager’, kami sebagai Camat dan Lurah dituntut untuk lebih responsif terhadap permasalahan di wilayah. Siang ini kami menyusuri Jalan Kiai Marogan yang merupakan urat nadi transportasi. Meskipun secara administratif ini adalah wewenang pusat (Kementerian PU), kami terus berkoordinasi agar perbaikan lubang-lubang jalan segera dituntaskan demi keselamatan warga,” ujar Rifandi Putra.
Dalam pantauannya di lapangan, Rifandi mengapresiasi langkah cepat Kementerian PU yang telah mulai melakukan penambalan di beberapa titik kerusakan. Ia memastikan pihaknya akan terus memantau titik-titik lain yang masih berpotensi membahayakan pengguna jalan.
”Alhamdulillah, hasil pengecekan kami hari ini menunjukkan sudah ada beberapa lubang yang ditambal oleh pihak Kementerian. Kami akan terus mengecek secara berkala dan menjalin komunikasi intensif dengan Dinas PUPR serta Balai Besar Jalan agar mobilitas masyarakat Kertapati tidak terhambat oleh infrastruktur yang rusak,” tambahnya.
Kegiatan ditutup dengan dialog humanis bersama warga dan pengendara di sekitar lokasi. Kehadiran pejabat kecamatan di lapangan ini mendapat respons positif sebagai wujud birokrasi yang aktif dan tidak sekadar menunggu laporan di balik meja.(Red)
