Sumsel.Radarinformasinews.com, Palembang – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumatera Selatan memasuki babak baru dengan dikukuhkannya kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) masa bakti 2026–2031. Momentum ini dirangkai dengan orientasi politik dan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) yang digelar di Hotel Santika Premiere Bandara Palembang, Sabtu (14/2).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPC PKB Musi Banyuasin yang juga Wakil Bupati Musi Banyuasin, KH Abdur Rohman Husen atau akrab disapa Kyai Rohman. Ia menilai pengukuhan kepengurusan baru menjadi energi segar bagi partai untuk memperkuat konsolidasi hingga ke tingkat akar rumput.
“Alhamdulillah, ini ada penyegaran dari pengurus lama ke pengurus baru. Sesuai arahan Ketum, yang harus dipegang itu konsolidasi organisasi yang kuat sampai ke tingkat ranting,” ujarnya.
Menurut Kyai Rohman, meskipun terjadi penyegaran, sekitar 90 persen struktur kepengurusan sebelumnya tetap dilibatkan. Pergantian lebih banyak terjadi pada posisi inti seperti ketua, sekretaris, dan bendahara, sehingga kesinambungan program tetap terjaga.
“Secara keseluruhan kepengurusan lama masih banyak dipakai, sekitar 90 persen masih tetap. Ini penting agar kesinambungan kerja organisasi tetap berjalan,” katanya.
Di tingkat daerah, khususnya di Musi Banyuasin, PKB telah menyiapkan sejumlah agenda strategis berupa konsolidasi kader, pendidikan politik, dan penguatan basis hingga ke ranting. Ia menyebutkan, pembentukan ranting di Muba telah mencapai sekitar 90 persen.
“Kita sudah membagi zona dan melaksanakan pendidikan politik sampai ke tingkat ranting. Alhamdulillah, ranting kita sudah terbentuk sekitar 90 persen,” jelasnya.
Terkait target politik, PKB Muba saat ini memiliki enam kursi di DPRD. Ke depan, partai menargetkan peningkatan signifikan pada pemilu mendatang.
“Target kita mudah-mudahan bisa 10 kursi. Artinya kita ingin menambah empat kursi lagi,” tegasnya.
Kyai Rohman berharap kepengurusan baru DPW PKB Sumsel dapat bekerja lebih terarah, profesional, dan berpegang pada anggaran dasar serta anggaran rumah tangga partai.
“Harapan ke depan administrasi dan organisasi bisa lebih mengarah pada tupoksi dan kembali pada AD/ART partai,” tandasnya.
