Sumsel.Radarinformasinews.com, Palembang – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pemberdaya Perempuan UMKM Indonesia (PPUMI) Sumatera Selatan menggelar buka puasa bersama (bukber) Ramadan 1447 H yang dirangkai dengan diskusi santai seputar pengembangan UMKM, perizinan usaha, hingga peluncuran Kartu Tanda Anggota (KTA) PPUMI Sumsel.
Kegiatan berlangsung di Resto Nasi Tempong Daun Kemangi, Angkatan 45 Palembang, Senin (9/3/2026). Acara menghadirkan Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Industri Pangan dan Teknologi Provinsi Sumatera Selatan Yeni Febrianti, S.Si., M.Si sebagai keynote speaker. Kegiatan juga didampingi Ketua DPW PPUMI Sumsel Rety Septika SH MKn, Sekretaris DPW PPUMI Sumsel Hj Eryn Sukma SH SE, serta dimoderatori Ketua Bidang Pendidikan dan Diklat PPUMI Sumsel Dr. Hj S.K. Hildayanti STP MM.
Ketua DPW PPUMI Sumsel Rety Septika mengatakan kegiatan ini tidak sekadar ajang silaturahmi Ramadan, tetapi juga menjadi ruang edukasi bagi pelaku UMKM, khususnya perempuan, untuk memahami berbagai aspek legalitas usaha.
“Hari ini selain buka bersama, kami juga mengadakan bincang-bincang santai mengenai UMKM, terutama terkait perizinan usaha. Sekaligus kami juga melaunching Kartu Tanda Anggota (KTA) untuk DPW PPUMI Sumatera Selatan,” kata Rety.
Menurutnya, PPUMI secara nasional telah berdiri hampir lima tahun dengan struktur organisasi mulai dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), DPW hingga DPD di daerah. Di Sumatera Selatan sendiri, jumlah pengurus mencapai sekitar 100 orang, belum termasuk pelaku UMKM binaan.
Saat ini, DPW PPUMI Sumsel juga telah membentuk sekitar 11 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Selatan.
“Harapannya dalam satu tahun ke depan beberapa DPD yang belum terbentuk bisa segera terbentuk. Saat ini masih ada sekitar enam kabupaten lagi yang belum memiliki DPD,” ujarnya.
Dalam sesi diskusi, para peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha bagi UMKM. Mulai dari pendaftaran merek dagang, Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga sertifikasi halal yang saat ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
Menariknya, dalam kesempatan itu PPUMI Sumsel juga meluncurkan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang tidak hanya berfungsi sebagai identitas organisasi, tetapi juga memiliki fitur pembayaran non-tunai atau tapcash.
“KTA ini bukan sekadar kartu anggota. Nantinya bisa digunakan untuk pembayaran parkir, tol, dan transaksi non-tunai lainnya. Kami berharap inovasi ini bisa menjadi role model bagi DPW PPUMI di daerah lain di Indonesia,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris DPW PPUMI Sumsel Hj Eryn Sukma mengatakan para pelaku UMKM sangat membutuhkan sosialisasi terkait legalitas usaha karena masih banyak yang belum memahami proses pengurusannya.
“Banyak UMKM yang masih bingung soal HAKI, merek, NIB hingga sertifikasi halal. Mereka sering bertanya harus ke mana dan apa saja syaratnya. Karena itu mereka sangat berharap program seperti ini terus dilakukan,” katanya.
Melalui kegiatan ini, PPUMI Sumsel berharap dapat terus mendorong pelaku UMKM, khususnya perempuan, untuk meningkatkan kapasitas usaha, memperkuat legalitas bisnis, serta memperluas jaringan usaha agar mampu berkembang dan bersaing di tengah dinamika ekonomi.(Red)
