RadarInformasinews.com. PALEMBANG – Anggota DPRD Kota Palembang dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Okdi Priantoro, menyoroti masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Palembang.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Kota Palembang tercatat sebanyak 162.310 orang atau sekitar 9,04 persen dari total penduduk.
Menurut Andreas, angka tersebut harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Palembang.
Ia menyebut, dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, angka kemiskinan di Palembang cenderung fluktuatif, termasuk saat pandemi Covid-19 yang menyebabkan lonjakan kemiskinan dan berdampak pada meningkatnya pengangguran.
“Pandemi Covid-19 lalu memberikan dampak signifikan terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Lonjakan kemiskinan saat itu turut memicu kenaikan angka pengangguran,” kata Andreas, Selasa (20/2/2026).
Ia menilai, meskipun secara persentase terjadi penurunan dalam beberapa tahun terakhir, persoalan kemiskinan belum sepenuhnya menyentuh akar permasalahan.
Andreas mengaitkan kondisi tersebut dengan teori Vicious Circle of Poverty atau lingkaran kemiskinan, di mana rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan modal, dan ketimpangan distribusi pendapatan saling memengaruhi dan memperkuat kondisi kemiskinan.
“Kemiskinan bukan hanya soal angka, tetapi soal struktur. Ketimpangan sumber daya, rendahnya tingkat pendidikan, dan akses permodalan yang terbatas membuat produktivitas rendah dan pendapatan sulit meningkat,” ujarnya.
Andreas menegaskan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta belanja modal dan belanja barang pemerintah harus diiringi dengan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia mendorong Pemkot Palembang menetapkan target penurunan angka kemiskinan sebesar 1,5 persen per tahun. Target tersebut dinilai realistis apabila diikuti dengan program yang terukur dan berkelanjutan.
Adapun tiga skema yang diusulkan meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui bantuan sosial dan subsidi; peningkatan pendapatan lewat pemberdayaan ekonomi, program padat karya, serta pengembangan UMKM; serta pengurangan kantong kemiskinan melalui perbaikan infrastruktur dasar di wilayah-wilayah yang masuk basis data kemiskinan.
“Saya optimistis jika dilakukan secara konsisten, angka kemiskinan dapat ditekan 1,5 persen per tahun dan selaras dengan peningkatan angkatan kerja,” kata Andreas.
Ia menambahkan, Pemkot Palembang perlu merumuskan pendekatan baru dalam menangani kemiskinan dan pengangguran, tidak hanya sebatas perubahan kebijakan, tetapi juga pola dan strategi yang lebih progresif serta menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.( Red?
