Sumsel.Radarinformasinews.com, Palembang – Lembaga POSE RI menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Mapolda Sumatera Selatan pada Selasa (24/6), sebagai bentuk protes keras terhadap dugaan pembiaran aktivitas pengeboran sumur tua dan ilegal di Desa Kali Berau, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin.
Dalam aksinya, POSE RI menyoroti sikap aparat kepolisian, khususnya Polsek Bayung Lencir, yang dinilai lalai dalam menjalankan tugas pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal yang telah merusak lingkungan dan mengancam keselamatan warga.
Lingkungan Rusak, Warga Tersiksa
Aroma menyengat minyak mentah kini menjadi “makanan” sehari-hari bagi warga RT 07 Desa Kali Berau. Sungai yang dulu menjadi sumber air bersih untuk mandi dan mencuci kini berubah menjadi kubangan limbah hitam berbau tajam. Aktivitas ibadah pun terganggu karena bau menyengat berasal dari lokasi pengeboran ilegal yang hanya berjarak puluhan meter dari pemukiman dan masjid.
“Salat di masjid pun tak tenang. Bau minyak menyengat sekali. Kami takut kalau sewaktu-waktu meledak, bisa habis satu kampung,” ujar salah satu warga yang ikut aksi.
Diduga Ada Pembiaran Terstruktur
POSE RI menilai bahwa pengeboran sumur tua ilegal ini telah berlangsung lama dan dilakukan secara terang-terangan, namun hingga kini belum ada tindakan hukum tegas dari aparat. Ironisnya, aparat kepolisian dari Polsek Bayung Lencir justru hanya memasang spanduk imbauan di sekitar lokasi tanpa ada tindakan nyata.
“Ini bukan lagi pembiaran biasa. Kalau benar ada ‘koordinasi’ dengan oknum aparat, ini sudah masuk kategori pengkhianatan terhadap hukum,” tegas perwakilan POSE RI dalam orasinya.
Desak Evaluasi Kapolsek dan Tindak Tegas Para Pelaku
Dalam aksi tersebut, POSE RI menyampaikan beberapa tuntutan tegas kepada Kapolda Sumsel:
TUNTUTAN DAN SIKAP LEMBAGA POSE RI JO MEDIA PARTNER:
1.Evaluasi Kinerja Kapolsek Bayung Lencir. POSE RI mendesak Kapolda Sumsel untuk segera mengevaluasi Kapolsek Bayung Lencir yang diduga abai, tidak tegas, dan terkesan membiarkan aktivitas mafia minyak ilegal merusak lingkungan di wilayah hukumnya.
2.Tangkap dan Adili Para Pelaku Perusakan Lingkungan. Segera lakukan penindakan terhadap pelaku pengeboran ilegal, termasuk pemilik lahan, pemodal, dan pekerja yang terbukti merusak lingkungan dan mencemari sungai serta pemukiman warga.
3.Periksa dan Proses Hukum Kepala Desa Kali Berau. POSE RI menilai mustahil kepala desa tidak mengetahui aktivitas ilegal ini. Jika terbukti melakukan pembiaran atau menerima aliran dana hasil pengeboran ilegal, maka harus ditindak secara hukum.
4.Tindak Oknum Aparat yang Terlibat. POSE RI juga menuntut agar dilakukan investigasi terhadap dugaan keterlibatan oknum aparat yang menerima “lobi” atau suap dari mafia minyak, sehingga aktivitas ilegal dibiarkan terus berlangsung.
POSE RI menegaskan bahwa apabila tuntutan ini tidak direspons secara serius oleh Kapolda Sumsel, mereka akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar. Lembaga ini juga akan melaporkan kasus ini ke Mabes Polri dan Kementerian Lingkungan Hidup RI sebagai bentuk tekanan publik.
“Ini bukan perkara kecil. Masyarakat tidak butuh simbol seperti spanduk, masyarakat butuh tindakan nyata. Jika tidak ada langkah tegas, kami pastikan kasus ini akan kami dorong ke tingkat nasional,” tegas juru bicara POSE RI.
Sementara itu, massa aksi terima oleh Kapolda Sumsel dalam hal ini di Wakili oleh Iptu Andi Siber Ditkrimsus Polda Sumsel yang mengatakan kami akan menerima keluhan dan aspirasi dari rekan- rekan POSE RI, akan kami kaji lebih lanjut serta akan kita sampaikan dengan pimpinan. (Rudi)
