Sumsel.Radarinformasinews.com, Palembang – Jika biasanya Ramadan identik dengan silaturahmi dan jeda politik, sekelompok aktivis di Sumatera Selatan justru memanfaatkannya untuk menyusun langkah tekanan baru. Pertemuan lintas generasi yang digelar Jumat (27/2/2026) itu bukan sekadar buka puasa bersama, melainkan forum konsolidasi untuk merumuskan “kontrak moral” yang akan diajukan kepada Pemerintah Provinsi Sumsel.
Di tengah kritik publik terhadap efektivitas pengawasan kebijakan daerah, para aktivis sepakat: gerakan sipil tak boleh lagi sporadis dan reaktif. Mereka ingin naik kelas—dari sekadar pengkritik menjadi penekan kebijakan yang terstruktur dan berbasis gagasan.
Ir. Suparman Roman, salah satu tokoh senior yang hadir, secara terbuka menyinggung jarak panjang antara aktivis dan pemerintah. Menurutnya, relasi yang selama ini dibangun lebih banyak diwarnai saling curiga ketimbang dialog substantif.
“Kritik itu perlu, tapi harus disertai konsep. Kita tidak ingin hanya dikenal sebagai pihak yang menolak. Kita ingin menawarkan arah,” ujarnya.
Nada pertemuan itu jelas: konsolidasi. Ketua Pelaksana Ramogers, SH, menyebut fragmentasi sebagai musuh utama gerakan sipil hari ini. Ia menilai banyak agenda publik gagal dikawal karena aktivis terpecah dalam kelompok-kelompok kecil yang berjalan sendiri.
“Kalau ingin suara didengar, kita harus solid. Tanpa itu, pemerintah tidak merasa perlu merespons,” katanya lugas.
Forum tersebut juga memotret persoalan regenerasi. Ketua Umum LAAGI, Sukma Hidayat, menyebut momentum ini sebagai estafet kepemimpinan. Ia menegaskan bahwa pengalaman senior dan militansi generasi muda harus dipadukan agar gerakan tidak kehilangan arah maupun daya tekan.
Di sisi lain, isu independensi mengemuka dengan tegas. Chandra Anugrah dari DPW Kawali Sumsel mengingatkan agar gerakan tetap steril dari kepentingan politik praktis.
“Kalau gerakan ditunggangi, publik akan kehilangan kepercayaan. Dan tanpa kepercayaan, kita tidak punya legitimasi,” ujarnya.
Diskusi yang dipandu Azuzet Jack dan Ismail Fahmi mengerucut pada langkah konkret: menyusun dokumen aspirasi strategis yang akan ditawarkan kepada Pemprov Sumsel. Dokumen itu diklaim akan memuat agenda prioritas, mulai dari tata kelola anggaran hingga penguatan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan.
Langkah ini menandai perubahan pendekatan. Aktivis tak lagi hanya menunggu kebijakan keluar untuk dikritik, tetapi berupaya masuk sejak tahap perencanaan. Strategi tersebut dinilai lebih efektif dalam memengaruhi arah pembangunan daerah.
Meski beberapa tokoh seperti Dr. H. Askolani dan Firdaus Hasbullah berhalangan hadir, konsolidasi tetap menghasilkan satu kesimpulan kuat: gerakan sipil Sumsel ingin kembali relevan dan diperhitungkan.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah aktivis mampu bersuara, melainkan apakah pemerintah siap membuka ruang dialog yang setara. Jika tidak, konsolidasi Ramadan ini bisa menjadi titik awal gelombang tekanan yang lebih terorganisir.
Ramadan kali ini, bagi para aktivis itu, bukan sekadar bulan ibadah. Ia menjadi panggung untuk menyusun ulang strategi—antara menjaga jarak dan membangun jembatan, antara kritik keras dan tawaran solusi.
Publik menunggu hasilnya: apakah “kontrak moral” itu akan menjadi awal kolaborasi baru, atau justru membuka babak baru ketegangan antara masyarakat sipil dan kekuasaan di Sumatera Selatan.(Rilis)
