RadarInformasinews.com. Palembang – Keadilan sosial bermula dari data yang akurat. Semangat itulah yang dibawa oleh Plt. Camat Kertapati, Rifandi Putra, S.STP., M.Si., saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Pemerataan Penerima Manfaat Kecamatan Kertapati Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung khidmat ini digelar di Halaman Kantor Camat Kertapati, Rabu (4/2/2026).
Rapat ini menjadi momentum krusial bagi jajaran pemerintahan tingkat kecamatan untuk menyisir ulang daftar penerima manfaat dari berbagai program bantuan pemerintah. Hal ini dilakukan guna menghindari adanya tumpang tindih data serta memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan di setiap sudut wilayah Kertapati.
Dalam arahannya, Rifandi menekankan bahwa sinkronisasi data bukan sekadar urusan administratif, melainkan menyangkut hajat hidup orang banyak. Ia menginginkan adanya transparansi penuh dalam proses verifikasi agar tidak ada warga yang merasa terpinggirkan dari program prioritas kota.
”Hari ini kita duduk bersama untuk memastikan bahwa setiap sen dan setiap bentuk bantuan dari pemerintah sampai ke pintu rumah yang tepat. Saya tidak ingin ada data yang ‘double’ sementara di sisi lain masih ada warga kita yang layak namun belum tersentuh. Sinkronisasi ini adalah ikhtiar kita untuk memeratakan kesejahteraan di Kertapati,” tegas Rifandi Putra di hadapan para peserta rakor.
Lebih lanjut, Rifandi meminta kepada seluruh perangkat RT, RW, dan Kelurahan untuk bekerja dengan hati dan tetap mengedepankan objektivitas. Ia berharap melalui rakor ini, Kecamatan Kertapati memiliki basis data yang kuat dan mutakhir untuk mendukung program “Palembang Emas Darussalam”.
”Kekuatan kita ada pada validasi lapangan. Saya instruksikan seluruh jajaran untuk lebih peka terhadap kondisi warga. Kita ingin tahun 2026 ini menjadi tahun di mana pemerataan manfaat benar-benar dirasakan secara nyata oleh masyarakat Kertapati,” pungkasnya.
Melalui rakor yang digelar di ruang terbuka ini, diharapkan sinergi antar unit kerja semakin solid, sehingga pelayanan publik di sektor sosial dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan humanis.(Red)
